Tampilkan postingan dengan label About HMI. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label About HMI. Tampilkan semua postingan
PB HMI Instruksikan Semua Kadernya Pakai Batik Pada 2 Oktober
12.49
HMI Saintek
“Kepada seluruh kader-kader HMI sekiranya menggunakan batik saat melakukan aktivitas formal organisasi, sehingga batik tetap terlihat menjadi identitas budaya bangsa yang di lestarikan generasi muda” Ungkap Muhammad Arief Rosyied, Ketua Umum PB HMI, , dalam siaran persnya, Senin (30/9).
Badan PBB, UNESCO yang menangani masalah peninggalan budaya, pada 2 Oktober 2009 lalu menetapkan batik sebagai milik Indonesia. Untuk mengenang hari bersejarah tersebut, kini tiap tanggal 2 Oktober ditetapan sebagai hari batik nasional.
HMI yang menyebut dirinya “the young generation” di negara ini, konsisten melestarikan budaya Indonesia. Bidang pendidikan kebudayaan PB HMI mewajibkan kepada seluruh kader HMI untuk menggunakan batik pada peringatan hari batik 2 Oktober 2013.
“Mari kita menggunakan batik karena itu milik kita, bukan milik negara lain dan kami mewajibkan seluruh kader HMI untuk menggunakan batik di hari peringatannya, kami juga mencanangkan gerakan “Jumatberbatik” dalam setiap aktifitas” Ungkap Adi putra, ketua bidang pendidikan dan kebudayaan PB HMI.
Adi menambahkan “Kami memiliki 470 ribu kader HMI yang potensial, Saya kira gerakan ini sangat masif, kita juga bisa menggerakkan Media sosial seperti facebook dan twitter biar masyarakat tahu, Atau lebih jelasnya silahkan hastag #hmi_batik’sday Cc @dikbud_pbhmi, Dengan gerakan ini minimal mendorong kecintaan generasi muda pada warisan budaya bangsa khususnya batik”
CIVIL SOCIETY DALAM DUNIA KAMPUS
14.05
HMI Saintek
Oleh: Anwar Fauzi*- Istilah Civil society paa hakekatnya merupakan suatu istilah yang tidak begitu asing dalam benak pikiran kita. Kita sudah di perkenalkan dan diajarkan istilah Civil society sejak bangku SMP hingga bangku perkuliahan, yang termuat dalam mata kuliah Filsafat Pancasila atau Pendidikan Kewarga Negaraan. Akan tetapi tidak bayak dari kita yang memahami dan mengerti apa hakekatnya istilah Civil society ? dan untuk apa kita mempelajari civil society?
Civil society atau yang bisanya kita kenal dengan istilah masyarakat madani pada hakekatnya merupakan reformasi total terhadap masyarakat yang tak kenal hukum (lawness) dan terdapat supremasi kekuasaan pribadi seorang penguasa seperti yang selama ini menjadi pengertian yang umum tentang Negara. Civil society atau masyarakat berperadaban adalah masyarakat yang mempunyai semangat ketuhanan, demokratis yang berdasarkan check and balance antara Negara dan masyarakat, berkeadilan, dan bersandar pada kepatuhan dan tunduk kepada hokum (law and order). Sebagaimana yang dikatakan oleh Guseppe Di Palma bahwa masyarakat madani merupakan bagian organik system demokrasi, yang menempatkan posisinya dalam bentuk oposisi terhadap rezim-rezim absolutis.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Nurcholis Madjid bahwa masyarakat madani adalah masyarakat yang memiliki peradaban yang berdasarkan komitmen bersama, demi cita-cita bangsa yang luhur dan mulia. Dimana dengan komitmen bersama, cita-cita yang kita idam-idamkan barangkali akan akan menjadi kenyataan. Karena kita mengingat bahwa Indonesia diciptakan oleh imajinasi intelektual yang tersusun secara sistematis, sehingga arah yang menjadi tujuannya tidak akan meleset dari perkiraan semula. Sehingga Cak Nur sapaan akrab Nurholis
Madjid sangat otimistis bahwa Civil society merupakan lokomotif yang ideal untuk mewujudkan cita-cita bangsa demi kebaikan dan kemakmuran bersama.
Secara historis konsep civil society merupakan konsep yang bersal dari dunia barat, yaitu pada mulanya diperkenalkan oleh Cecero. Dan kemudian di bumingkan kembali oleh Fergusan pada abad ke-18, dalam rangka menanggalkan hegemoni pemerintah atau kerajaan yang otoriterian dan anti kritisizem. Dan sekarang ini, istilah Civil society telah mendunia dan konsepnya telah diterapkan diberbagai Negara yang salah satunya adalah Amerika Serikat. Dimana ide modern tentang civil society oleh John Locke digunakan dalam menyelesaikan problem social order yang muncul di akhir aba ke-17 M. Akan tetapi akar dasar dari pemikiran Civil Society itu sudah ada sejak abad ke-1 H yang di tandai dengan terbentukya kontitusi Madinah. Dima sosok figurnya disini adalah Rosulullah dia menciptakan negeri Madinah bagaikan surga dunia masyarakat. Dimana ia dapat membangun semangat demokratisasi masyarakat Madinah yang jauh dari peradaban. Dengan kehadiran Nabi di tengah-mereka keadilan, toleransi, dan kesejahteraan masyarakat Madinah dalam hubungan struktur masyarakatnya pada satu arah kemajuan yang menjanjikan. Sehingga John E. Esposito mengatakan bahwa Madinah yang dibawah bimbngan Muhammad semakin memperlihatkan kristalisasinya sebagai sebuah sitem sosio-politik.
Sehingga pola terbentuknya Civil Society atau masyarakat madani dalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah penting, yang sejatinya merupakan cita-cita bersama untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadaban dan berperadaban. Sehingga Cak Nur mengatakan bahwa Civil Society adalah bagian mutlak dari wujud cita-cita kenegaraan, yakni mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang menjunjung nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan bersifat inklusif dalam kehidupan sosialnya.
Lalu bagaimana kontek Civil society dalam kehidupan dunia kampus? Pada hakekatnya Civil society adalah suatu bentuk penyadaran masyarakat terhadap nilai-nilai independensi yang berlandaskan idealisme kebaikan bagi umat. Sehingga dalam hal ini peran seorang mahasiswa sangat dibutukan dalam rangka membentuk suatu peradaban yang ideal bagi masyarakat. Sebagaimana yang dikatan oleh Ibnu Kholdun bahwa inti dari sebuah peradaban adalah menejemen organisasi yang beradab. Yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, inklusifisme, dandemokratis.
Mahasiswa adalah masyarakat masyarakat terdidik, yang mempunyai keistimewaan pengetahuan secara formal di bandingkan dengan masyarakat biasa. Sehingga dalam perjalannya sejarah mahasiswa sangat berperan penting dalam membentuk peradaban dunia. Kita ketahui bahwa dalam perjalanan dinamika negeri Indonesia tidak lepas dari peranan mahasiswa. Mulai dari kemerdekaan, pembantaian anggota PKI, malaria, reformasi 1998. Sehingga peran mahasiswa sangat sentral dalam rangka pencerdasan masayarakat lainnya. Mahasiswa identik dengan agen perubahan dan agen social control, yang selalu menjadi gardan depan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Paradigm yang melekat inilah harus dapat menjadi cambuk ketika mahasiswa bersifat diabolisme kepada birokrasi kampus atau mahasiswa yang abai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan lalai dengan nilai-nilai naasionalisme yang diperjuangkan oleh pejuang kemerdekaan dahulu kala.
Sehingga mahasiswa haruslah mampu membuat kampus sebagai media dalam rangka penerapan dan pembentukan peradaban yang bercorak Civil society. Dimana corak Civil society yang mampu mereformasi mahasiswa yang pola pikirnya yang jahiliyah menuju corak pemikiran yang modern, yang cerah bagaikan matahari yang menyinari kehidupan alam raya. Dunia kampus yang erat dengan nuwansa intelektualisme, bermoral, dan pusat peradapan ilmu pengetahuan
harus tetap dekembangkan. Dinamisasi pengetahuan dan jiwa-jiwa kritis harus tetap melekat dalm diri mahasiswa. Janganlah dunia kampus ini berubah menjadi dunia yang haidon, prakmatis, anmoral, dan memuja-muja nilai-nilai formalitas belaka tanpa melihat hasil yang diperoleh selama menjabat sebagai mahasiswa.
Kampus harus bisa menanggalkan diabolis-diaboles intelektual yang cinta pada kekuasaan dan selalu menggandeng para birokrat yang serakah demi kepuasan kepintingan dirinya maupun kelompoknya. Kampus harus mempu mencentak kader-kader bangsa yang ideal yang bersifat independensi yang mampu membuka matanya dalam melihat realita social masyarakat. Yang mempunyai sifat reformis dan pantang mundur ketika melihat pendholiman yang terjadi di sekitarnya. Sehingga apa yang dicita-citakan oleh Prof. Dr. Imam Suprayoga yang menginginkan mahasiswanya menjadi singa-singa bangsa, yang tidak gentar menghadapi siapapun dan menjadi ispirator bagi lainnya, serta menjadi garden depan dalam mendobrak kedholiman.
Mahasiswa Prodi Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
dan juga Kader HMI Komisariat Syariah-Ekonomi UIN Malang
URGENSI BERORGANISASI dan LATIHAN KADER I (LK-I)
17.08
HMI Saintek
LK-I (Latihan Kader) I merupakan sebuah step awal yang harus diikuti Mahasiswa untuk menjadi kader organisasi Himpunan Mahasiswa Islam atau yang leih dikenal dengan singkatan HMI ini. Didalamnya mahasiswa akan mendapatkan materi tentang KeHMIan, keIndonesiaan, dan keAgamaan. Ketiga materi menjadi sangat urgent untuk diketahui oleh seorang kader. Dewasa ini, Sifat apatis berorganisasi banyak menyerang para mahasiswa, seperti sebuah penyakit menular yang sulit untuk disembuhkan. HMI Komisariat Saintek UIN Malang, mencoba menumbuhkan semangat berorganisasi para mahasiswa dengan mengadakan LK-I. hal ini difikir menjadi sangat vital, karena mahasiswa menjadi bagian dari masyarakat civil society, yang selayaknya berjuang demi terciptanya masyarakat yang adil makmur, dan lahirlah platform setiap mahasiswa yaitu berjuang itu harga mati.
Ditelisik dari sejarah, HMI merupakan Organisasi Mahasiswa Islam Pertama di Indonesia. HMI lahir ditengah-tengah awal Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 05 Februari 1947 atas Prakarsa Lafran Pane dengan 14 mahasiswa lainnya HMI didirikan. Mahasiswa sebagai kaum intelektual yang akan menjadi generasi penerus bangsa, harus mampu mempertahankan Kemerdekaan. Dan membawa Indonesia kearah yang progresif. Perjuangan pendiri bangsa ini, mencapai klimaks dan akhirnya di proklamirkannya kemerdekaan Negara Indonesia pada 17 Agustus 1945. Bangsa ini telah memulai lembaran baru sebagai Negara yang merdeka dengan harapan, tantangan dan semangat baru untuk mengisi kemerdekaan. Dari sinilah HMI lahir dengan tujuan mempertahankan dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia serta menegakkan dan mengembangkan ajaran agama islam.
HMI telah mendampingi bangsa, selama 66 tahun. Telah banyak melahirkan tokoh-tokoh bangsa yang berperan aktif di IndonesiaHimpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan . Mulai dari tokoh politik, akademisi, Enterprenuer, intelektual, ilmuwan, maupun ulama dilahirkan dari organisasi ini. Sebagai organisasi perkaderan tentunya HMI akan terus menjadi wadah para mahasiswa yang memang benar-benar siap untuk berproses sehingga terciptanya stakeholder baru bangsa ini. Seperti Nurcholish Madjid (Cak Nur), Munir, Akbar Tanjung, Jusuf Kalla, Anies Baswedan, Komarudin Hidayat, Malik Fadjar, dan masih banyak tokoh-tokoh lain lahir dari rahim HMI.
Sadar ataupun tidak Mahasiswa merupakan harapan bangsa ini. Apakah kita akan menjadi pengekor yang bangga di rumahnya atau akan menjadi seorang pelopor yang siap pertarung untuk masa depan bangsa. Jendral Soedirman berkata, “HMI bukan hanya Himpunan Mahasiswa Islam tetapi Harapan Masyarakat Indonesia”. Bagi mahasiswa penerus bangsa silahkan ikuti proses Latihan Kader 1 (LK1) untuk meneruskan tongkat estafet cita-cita kemerdekaan Bangsa bersama HMI.
Tujuan HMI
00.05
HMI Saintek
TUJUAN HMI
By Himpunan Mahasiswa Islam
Tujuan HMI adalah “Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam, dan bertangung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT” (pasal 4 AD HMI). Dari tujuan tersebut dapat dirumuskan menjadi lima kualitas insan cita, yakni kualitas insan akademis, kualitas insan pencipta, kualitas insan pengabdi, kualitas insan bernafaskan Islam, dan kualitas insan yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.
Kualitas insan cita HMI adalah merupakan dunia cita yang terwujud oleh HMI di dalam pribadi seorang manusia yang beriman dan berilmu pengetahuan serta mampu melaksanakan tugas kerja kemanusiaan. Kualitas tersebut sebagaimana dalam pasal tujuan (pasal 4 AD HMI) adalah sebagai berikut :
1. Kualitas Insan Akademis
· Berpendidikan Tinggi, berpengetahuan luas, berfikir rasional, obyektif, dan kritis.
· Memiliki kemampuan teoritis, mampu memformulasikan apa yang diketahui dan dirahasiakan. Dia selalu berlaku dan menghadapi suasana sekelilingnya dengan kesadaran.
· Sanggung berdiri sendiri dengan lapangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ilmu pilihannya, baik secara teoritis maupun tekhnis dan sanggup bekerja secara ilmiah yaitu secara bertahap, teratur, mengarah pada tujuan sesuai dengan prinsip-prinsip perkembangan.
2. Kualitas Insan Pencipta : Insan Akademis, Pencipta
· Sanggup melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang lebih dari sekedar yang ada dan bergairah besar untuk menciptakan bentuk-bentuk baru yang lebih baik dan bersikap dengan bertolak dari apa yang ada (yaitu Allah). Berjiwa penuh dengan gagasan-gagasan kemajuan, selalu mencari perbaikan dan pembaharuan.
· Bersifat independen dan terbuka, tidak isolatif, insan yang menyadari dengan sikap demikian potensi, kreatifnya dapat berkembang dan menentukan bentuk yang indah-indah.
· Dengan ditopang kemampuan akademisnya dia mampu melaksanakan kerja kemanusiaan yang disemangati ajaran islam.
3. Kualitas Insan Pengabdi : Insan Akdemis, Pencipta, Pengabdi
· Ikhlas dan sanggup berkarya demi kepentingan orang banyak atau untuk sesama umat.
· Sadar membawa tugas insan pengabdi, bukannya hanya membuat dirinya baik tetapi juga membuat kondisi sekelilingnya menajdi baik.
· Insan akdemis, pencipta dan mengabdi adalah yang bersungguh-sungguh mewujudkan cita-cita dan ikhlas mengamalkan ilmunya untuk kepentingan sesamanya.
4. Kualitas Insan yang bernafaskan islam : Insan Akademis, pencipta dan pengabdi yang ber nafaskan Islam
· Islam yang telah menjiwai dan memberi pedoman pola fikir dan pola lakunya tanpa memakai merk Islam. Islam akan menajdi pedoman dalam berkarya dan mencipta sejalan dengan nilai-nilai universal Islam. Dengan demikian Islam telah menapasi dan menjiwai karyanya.
· Ajaran Islam telah berhasil membentuk “unity personality” dalam dirinya. Nafas Islam telah membentuk pribadinya yang utuh tercegah dari split personality tidak pernah ada dilema pada dirinya sebagai warga negara dan dirinya sebagai muslim insan ini telah mengintegrasikan masalah suksesnya dalam pembangunan nasional bangsa kedalam suksesnya perjuangan umat islam Indonesia dan sebaliknya.
5. Kualitas Insan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah SWT :
· Insan akademis, pencipta dan pengabdi yang ber nafaskan islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.
· Berwatak, sanggup memikul akibat-akibat yang dari perbuatannya sadar bahwa menempuh jalan yang benar diperlukan adanya keberanian moral.
· Spontan dalam menghadapi tugas, responsip dalam menghadapi persoalan-persoalan dan jauh dari sikap apatis.
· Rasa tanggungjawab, takwa kepada Allah SWT, yang menggugah untuk mengambil peran aktif dalam suatu bidang dalam me wujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.
· Korektif terhadap setiap langkah yang berlawanan dengan usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
· Percaya pada diri sendiri dan sadar akan kedudukannya sebagai “khallifah fil ard” yang harus melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan.
Pada pokoknya insan cita HMI merupakan “Man of future” insan pelopor yaitu insan yang berfikiran luas dan berpandangan jauh, bersikap terbuka, terampil atau ahli dalam bidangnya, dia sadar apa yang menjadi cita-citanya dan tahu bagaimana mencari ilmu perjuangan untuk secara kooferatif bekerja sesuai dengan yang dicita-citakan. Ideal type dari hasil perkaderan HMI adalah “man of inovator” (duta-duta pembantu). Penyuara “Idea of Progress” insan yang berkeperibadian imbang dan padu, kritis, dinamis, adil dan jujur tidak takabur dan bertaqwa kepada Allah Allah SWT. Mereka itu manusia-manusia uang beriman berilmu dan mampu beramal saleh dalam kualitas yang maksimal (insan kamil)
Dari liam kualitas lima insan cita tersebut pada dasarnya harus memahami dalam tiga kualitas insan Cita yaitu kualitas insan akademis, kualitas insan pencipta dan kualitas insan pengabdi. Ketiga insan kualitas pengabdi tersebut merupakan insan islam yang terefleksi dalam sikap senantiasa bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang ridhoi Allah SWT.
Yang dimaksud dengan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT adalah masyarakat yang menjalankan kehidupannya selalu berlandaskan atas asas keadilan sehingga tercapai kemakmuran dan dalam perjalanan pencapaian masyarakat adil makmur tersebut tidak mendobrak aturan Allah yang tertuang dalam Al-Qur’an sehingga adil makmur yang dicapai oleh masyarakat meruapak adil makmur yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi setiap usaha dalam pencapaian masyarakat adil makmur harus berpedoman pada ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.
Menuju kader HMI yang berintelektual dan berideologi dalam peradaban INDONESIA Baru
04.04
HMI Saintek
Oleh: Rasyid Ridho Siregar
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah sebuah organisasi kemahasiswaan tertua saat ini di Indonesia. Sebagai sebuah organisasi yang berusia hampir sama dengan usia Republik ini, yang tepatnya lahir pada tanggal 5 Febuari 1947 tentu sudah begitu banyak hal yang terjadi pada organisasi ini.Pertumbuhan, perkembangan, kejayaan bahkan sampai pada kemunduran dan perpecahan pernah dialami pada organisasi yang didirikan oleh bapak HMI yaitu Prof. Lafran Pane di sebuah ruangan kuliah STI di Jogjakarta, tepatnya UII kini, 64 Tahun silam. Kita tentu masih ingat bagaimana tahun 70-an hingga 80-an HMI mengalami fase kejayaan yang banyak melahirkan tokoh-tokoh/cendikiawan muslim serta aktivis lokal maupun nasional di republik ini. Inilah benih-benih remontisme masa lalu yang sering kita banggakan, kita tentu masih juga ingat bagaimana pada Kongres di Padang HMI terpecah dua antara HMI DIPO dan HMI MPO akibat azas tunggal yang di tetapkan oleh rezim yang berkuasa saat itu, terlepas dari segala motif dan tujuannya.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah sebuah organisasi kemahasiswaan tertua saat ini di Indonesia. Sebagai sebuah organisasi yang berusia hampir sama dengan usia Republik ini, yang tepatnya lahir pada tanggal 5 Febuari 1947 tentu sudah begitu banyak hal yang terjadi pada organisasi ini.Pertumbuhan, perkembangan, kejayaan bahkan sampai pada kemunduran dan perpecahan pernah dialami pada organisasi yang didirikan oleh bapak HMI yaitu Prof. Lafran Pane di sebuah ruangan kuliah STI di Jogjakarta, tepatnya UII kini, 64 Tahun silam. Kita tentu masih ingat bagaimana tahun 70-an hingga 80-an HMI mengalami fase kejayaan yang banyak melahirkan tokoh-tokoh/cendikiawan muslim serta aktivis lokal maupun nasional di republik ini. Inilah benih-benih remontisme masa lalu yang sering kita banggakan, kita tentu masih juga ingat bagaimana pada Kongres di Padang HMI terpecah dua antara HMI DIPO dan HMI MPO akibat azas tunggal yang di tetapkan oleh rezim yang berkuasa saat itu, terlepas dari segala motif dan tujuannya.
Baru di kongres di Palembang ishlah dua kubu HMI ini terjadi secara struktural walau hanya berhasil pada tataran KAHMI (Korps Alumni HMI) nya saja, semoga kedepan bisa lebih dipertegas dan berbagai problematika yang terjadi di Internal HMI, tidak terlepas dari warisan konflik-konflik yang tidak mencerdaskan tersebut, baik Dualisme Kepemimpinan dimasa lalu maupun citra HMI yang tergerus dari kader intelektual menjadi aktivis demonstran yang keluar dari subtansi fungsi dan peran HMI yang terkesan bergerak-gerak saja, tanpa ada sebuah langkah yang kongkrit buat menjawab problematika keumatan maupun kebangsaan, baik pada level komisariat sampai ke pengurus besar kita. Ini jelas memberikan preseden yang buruk bagi HMI di masyarakat. Tentunya kita juga masih ingat seperti kata jendral besar kita Jendral Sudirman bahwa “HMI yaitu Harapan Masyarakat Indonesia”.
Kondisi HMI yang sangat mengkhawatirkan pada saat ini bukannya tidak direspon oleh banyak pihak. Ada begitu banyak respon yang terjadi, baik itu respon negatif yang mengatakan bahwa sudah selayaknya HMI dibubarkan atau respon positif yang masih optimis dengan perbaikan HMI. Kita yang masih peduli dengan keberlangsungan organisasi ini sudah selayaknya merespon secara positif masalah yang terjadi di organisasi ini. Respon positif itu dapat kita tunjukkan dengan pemberian solusi-solusi atas masalah yang terjadi di HMI hari ini, dimana pemberian solusi harus mengacu kepada akar masalah yang terjadi di HMI. Pertanyaan selanjutnya yang timbul adalah, apa akar masalah hingga HMI seperti ini?. Akar masalah tersebut jelas bukan berada dari luar organisasi ini, tetapi justru berada di diri setiap kader HMI, karena kita sendirilah yang menjalankan roda Organisasi ini. Sebab masa lalu adalah orang tua kita dan kita adalah anak untuk masa depan.
Kita harus jujur mengatakan bahwa hari ini pelaku yang membuat HMI menjadi mundur adalah diri kita sendiri, kita yang mengatakan diri kita sebagai kader HMI ternyata tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagai kader sebagaimana mestinya. Banyak analisa yang mengatakan kita terlalu larut dalam euforia dan terbuai dengan ke jayaan masa lalu dan HMI itu sendiri kehilangan senjata Trisula nya yakni:
1. Budaya intelektual yang semakin lemah
2. Wawasan ke Islaman yang kurang
3. Wawasan ke HMI-an yang mundur pada sebagian besar kader HMI
Tentunya saat ini kita di hadapkan dengan dua pilihan yang pasti, kita berdamai dengan realitas yang ada atau kita berjuangan untuk melawan realitas untuk meujudkan karakter kader HMI yang intelektual dan beridiologis dalam mengemban mission-mission HMI yang jelas tekmaktub dalam pasal 4 Anggaran Dasar HMI ”Terbinanya insan Akademis, Pencipta, Pengabdi yang Bernafaskan Islam dan bertanggung jawab terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT”. Inilah misi suci yang diemban oleh seluruh kader HMI setanah air. Kondisi diatas terjadi hampir di seluruh cabang-cabang maupun komisariat-komisariat se-Indonesia.
Kalau kita mencoba melihat kondisi HMI sebagai contoh pengamatan yang terjadi di HMI Cabang Pekanbaru dewasa ini, secara jujur kita harus mengakui terjadi Degradasi dan Frustasi intelektual kader-kader gejala pisikologisnya ditandai kurang semangat dan lemahnya milintansi kader. Banyak faktor yang mengakibatkan kodisi-kondisi itu, baik faktor luar maupun faktor dalam tubuh HMI cabang itu, sedikit kita mengurai kondisi luar HMI yang tidak kondusif yang terlihat dari kondisi kampus yang tidak mendukung bagi kemajuan HMI ataupun watak Mahasiswa yang Hedonis serta Apatis di perparah dengan adanya indikasi intervensi-intervensi senior pada ranah-ranah yang bersifat politis serta ”kurangnya sebuah apresiasi terhadap ide dan gagasan gagasan baru kader dalam beraktualisasi diri yang positif”.
Di tubuh HMI kita banyak menghabiskan energi dalam hal warisan-warisan konflik kepentingan masa lalu (komflik kongres maupun confercab) yang berimplikasi terhadap cabang-cabang dan akan bermuara terhadap komisariat yang merupakan ujung tombak HMI. Miss-comunikasi kerab terjadi baik kader terhadap alumni maupun PB kepada cabang-cabang ataupun cabang kepada komisariat yang jelas-jelas adalah ujung tombak pengkaderan HMI. Kurangnya kesadaran kader terhadap fungsi dan tanggung jawab kader, serta upaya distribusi kader yang sering terabaikan tidak hanya distribusi yang sifatnya penguasaan jabatan-jabatan strategis di kampus-kampus tapi juga distribusi kader yang telah berproses di HMI yang minim perhatian juga mandeknya regenerasi istruktur pengelola latihan serta kurangnya upaya trasformasi ilmu dari pendahulu-pendahulu yang tanpa kita sadari telah terabaikan.
Kondisi diatas adalah gambaran realitas yang terjadi hampir di sebagian besar Cabang dan Komisariat, jika kita memilih berdamai dengan realitas diatas, perubahan tentunya sesuatu hal yang mustahil akan terjadi (utopia) semata, dengan semarak dies natalis (Milad) HMI-64 pastinya setiap kader punya semangat dan rasa cinta akan impian perubahan ke arah yang lebih baik dalam arti kata berjuang melawan realitas yang ada sebab diam tanpa sebuah iktiar dalam perjuagan itu sama halnya mati sebelum mati.Tentunya sebuah perjuangan yang baik mesti memenuhi syarat-syarat tertentu yakni mesti ada upaya rekayasa yang terorganisir, sistematis maupun terpimpin.
Solusi kongkrit untuk mengatasi problematika yang terjadi di atas untuk meujudkan kader yang intelektual dan beridiologis harus di lakukan perencanaan-perencanaan yang strategis yang meliputi:
1. Upaya singkronisasi antara kebutuhan kader dan tercapainya misi-misi HMI (mission sacree), dengan program pemetaan minat bakat mahasiswa & kader tersebut,yang menitik beratkan kepada upaya menjawab “students need & students interest”.
2. Konsilidasi dan silaturahim internal maupun exsternal HMI baik terhadap lintas kader maupun antar kader dan alumi untuk menatap arah dan tujuan HMI kedepan dengan program komunikasi dua arah dan sejajar.
3. Memotivasi peran-peran kekohatian dalam upaya meujudkan pribadi-pribadi perempuan yang muslimah propesional yang berkarakter melalui pelatihan-platihan dan seminar-seminar baik itu tataran lokal maupun lintas regional, serta nasional dalam upaya menjawab isu-isu gender. seputar keperempuaanan.
4. Mensuport terciptanya regenerasi instruktur dalam pengelolaan latihan seiring dengan komitmen yang dihasilkan dalam munas pertama BPL di depok.
5. Penguatan intelektual dan penanaman basis ideologis kader pasca LK1 dan LK2 dengan program FGD dan kajian-kajian keislaman jum’atan serta bedah NDP yang bernilai subtansi dasar perjuangan kader.
6. Menggalakkan lembaga-lembaga kekaryaan yang telah fakum seperti Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI), dan lembaga yang berbasis keilmuan lainnya di seluruh cabang dan komisariat seindonesia.
7. Upaya penyikapan dan pengelolaan isu-isu kekinian baik tataran kampus, lokal maupun nasional & internasional dengan sinkronisasi peran kader dan alumni, upaya mewujudkan peradaban baru Indonesia yang Darusalam (terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT).
8. Serta upaya yang tersistematis untuk melakukan pendataan kangotaan yang berbasis online se-Indonesia upaya peralihan dari paradigma sistem ke paradigma online. Seiring dengan membaca semangat zaman yang berbasis teknologi.
Dengan peningkatan kesadaran atas fungsi dan tanggung jawab kader-kader HMI maka sudah saatnya KITA beralih dari fase kemunduran menuju fase kebangkitan dalam upaya menciptakan kader-kader HMI yang Intlektual dan Idiologis sebab kita mesti yakin dengan kemampuan yang kita miliki dengan kekuatan keyakinan akan melahirkan keberanian dalam menghadapi tantangan dan ancaman masa depan yang menjadikan sesuatu yang mustahil menurut akal, akan menjadi mungkin dengan spirit Illahiah dan iktiar inilah hakekat tertinggi dari Yakin Usaha Sampai (YAKUSA), amien.
Epistemologi pemikiran NDP (Nilai-nilai Dasar Perjuangan).
Kalaulah kita sepakati bahwa Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP) kader HMI yang sejatinya lahir dari rahim kandungan ayat suci Al-Qur’an itu, yang terdiri dari poin-poin dasar keislaman yang prinsipil dan strategis, yang lansung mempengaruhi cara pikir dan pandangan hidup bagi kader himpunan. NDP ini ditulis oleh seorang Cendikiaan Muslim Indonsia yaitu ayahanda kita Nurcholis Madjid yang nota bene kader yang dilahirkan oleh HMI, merupakan dasar dalam sejarah dan tegaknya militansi yang bersemangat idiologis kader. Maka upaya me-rebuilding paradigma kader menuju penguatan dan pengokohan basis idiologis mestilah diupayakan dengan sungguh-sunguh, karna dengan perjuangan yang bersifat idiologis adalah prasyarat, untuk menghancurkan dan menaklukkan segala bentuk penindasan-penindasan baik penindasan fisik maupun penindasan intelektual itu sendiri dalam wujud nyata sebuah kesadaran kader yang bersifat meyeluruh (kolektif) dengan sasaran utama menuju muslim intelektual dan profesional.
Upaya me-rebuilding paradigma kader yang berbasis idiologis, dan intelektual, adalah sebuah upaya nyata dalam membangun kembali disini, yaitu mengembangkan budaya intelektual kader dan memperkokoh wawasan keislaman serta wawasan ke HMI-an dan juga penafsiran lebih lanjut terhadap misi-misi HMI (mission sacree) secara tegas dapat dikatakan bahwa misi suci HMI ialah berusaha menciptakan masyarakat yang adil dan makmur menuju visi bintang ‘Aras (kemerdekaan, keadilan dan kesejahteraan dalam wadah kerajaan Tuhan Allah SWT). Arti kata lain, mengarah kembali pemikiran atau pola pikir kader, agar sejalan dengan prinsip-prinsip nilai-nilai dasar perjuangan, jadi membangun semangat idiologis kader tidak semata-mata untuk memberi lebel hijau hitam pada mahasiswa tapi lebih kepada mereorientasikan framework pemikiran mahasiswa dalam wujud kader HMI. Yang menjadi suatu pertanyaan yang menarik yang mesti di pertanyakan yakni mengapa framework pemikiran mesti direoriantasikan? Masalahnya sangat sederahana dan komplek tergantung sudut pandang kita dalam peninjauan masalahnya bukan dalam artian kita mengampangkan permasalahan yang ada namun lebih kepada merubah cara pikir atau cara pandang kita terhadap solusi pada tujuan yang jelas yaitu kembali kepada nilai-nilai dasar perjuangan yang bersemangat ketauhidan kepada Allah SWT yang terkesan kini telah terjadi anomali ketauhidan.
NDP yang merupakan hasil (by-product) dari serangkaiaan dialektika pemikiran dan ilmu, serta gejolak batin seorang kader HMI cabang ciputat Ca’ Nur dalam lawatan nya ke timur tengah (baca: Sejarah Lahirnya NDP) mampu memberi warna baru bagi arah dan idiologi perjuangan HMI itu sendiri, walau target utama dari NDP mesti menjadi pandangan hidup Islam (worldview Islamic) kader yang dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam hal penyikapan berbagai problematika hidup, baik masalah keumatan maupun kebangsaan. Namun realitasnya seperti apa? Kita tidak bisa menapikkan, annomaly pemikiran dari pemahaman kader itu sendiri telah banyak terjadinya pergeseran dari capaian target yang semestinya pemahaman secara umum kader terjebak pada ranah-ranah pemikiran yang cendrung onani pemikiran seperti contoh terjebak pada dialektika ketuhanan yang tidak subtantif. Asumsi kita ini bisa terjadi oleh pemahaman filsafat dan wawasan keislaman kader yang kurang ataupun terlalu terseret arus paham rasionalisme yang pada titik klimaknya menjadikan akal sebagai Tuhan, yang melahirkan presepsi ketuhanan yang beragam kondisi ini jelas akan melahirkan sebuah prespsi baru dari sisi ketuhanan itu yang sejatinya.
Secara harviah/Epistemologinya antara Islam dan NDP itu sendiri sesuatu yang tak bisa dipisahkan seperti “Ibu yang melahirkan anaknya”, jadi sesungguhnya untuk memahami NDP sudah semestinya setiap kader harus memiliki wawasan keislaman yang jelas yang berlandaskan Al-Qur’an dan Hadis seperti yang termaktub di dalam hymne HMI yang berazaskan Islam (Angaran Dasar HMI).
Peradaban Indonesia yang Darussalam
Dengan momentum dies natalis (Milad) HMI ke-64 tahun, sudah semestinya kita selaku organisasi mahasiswa Islam kembali kepada misi suci (mission sacree) lahirnya HMI, untuk mewujudkan Indonesia yang darussalam, di tengah-tengah pergolakan Geopolitik Nasional maupun Internasional, yang ditandai gejolak politik di beberapa Negara Islam seperti Revolusi mesir maupun Revolusi yang terjadi di Tunisia yang sejatinya babak baru munculnya sebuah wajah politik dan tatanan pemerintahan dengan digantikan rezim penguasa mengingatkan kita pada peristiwa Reformasi yang bergulir di Indonesia 13 tahun silam, yang berhasil melengserkan orde baru (rezim Soeharto) yang membawa angin segar perubahan baik tatanan politik, sosial, ekonomi dan budaya (baca: Saatnya kaum muda menatap masa depan Indonesia) untuk mewujudkan sebuah peradaban baru Indonesia.
Peradaban merupakan arti dari kata tamaddun (yang secara literal berarti peradaban, civilization). Dalam kenyataannya, peradaban sering didefinisikan sebagai “kota yang berlandaskan kebudayaan” (city-bases culture) atau “kebudayaan kota” (culture of the city). Kata tamaddun dalam bahasa Arab secara tepat berarti “peradaban” dalam pengertiannya yang modern. Kata lain yang berasal dari akar madaniyah yang secara harfiah berarti “urbanisme”. Tetapi pengertian teknis dari istilah ini adalah “Peradaban”. Kata Hadharah yang sama halnya dengan peradaban yang seiring digunakan oleh orang arab tersebut. Namun kata itu, kurang bisa diterima oleh kaum muslim non-arab yang lebih senang mengunakan istilah Tamaddun untuk istilah peradaban. Ibnu Khaldun adalah seorang pemikir besar Muslim pertama yang meyusun konsep tentang peradaban di abad XIV yang lebih di kenal dengan nama Ilm Al-Umran.
Barulah di abab ke-19 para Pemikir Barat menulis tentang Peradaban arti kata lain umat Muslim lebih maju 500 tahun dari pada sarjana-sarjana pemikir barat. Tamadun ataupun Hadharah secara Terminologi yakni peradaban perbedaan istilah diatas tidak lah merupakan suatu yang mesti dipertentangkan namun kembali kepada subtansi dasar dari tujuan yang semestinya. Ibnu Khaldun mengunakan istilah Umran untuk mengartikan ungkapan peradaban beliau mengatakan bahwa yang dimaksudkan peradaban adalah “Organisasi sosial”. Ketika organisasi sosial di lahirkan peradaban muncul, jika organisasi itu menjadi jaya (populous), sebuah Umran besar atau Peradaban besar menjelma, dalam arti kata lain inilah cikal bakal berdirinya sebuah Negara (Daulah).
Kalau kita kembali ke era awal penyusunan UUD 1945. Pemikiran yang lahir dalam perdebatan siding-sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), antara lain menyangkut masalah dasar negara dan materi yang harus diatur dalam suatu undang-undang dasar, atas permintaan ketua BPUKI Dr. KRT. Radjitman Wedyodiningrat, apa yang menjadi dasar negara bagi negara Indonesia?
Ada tiga pembicara yang menyampaikan pendapatnya diantaranya Muhammad Yamin mengenai Peri-Ketuhanan sebagai dasar negara selain Peri-Kebangsaan, Peri-Kemanusiaan, Peri-Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat. M. Yamin mengatakan bahwa bangsa Indonsia yang akan bernegara merdeka itu ialah bangsa berperadaban luhur dan peradabannya itu mempunyai Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu maka dengan sendirinya kita insaf bahwa Negara Kesejahteraan Indonesia Merdeka itu akan ber-Ketuhanan. Tuhan akan melindungi Negara Indonesia yang merdeka itu (Baca: Yamin, Naskah I.op.cit hal. 94). Soepomo memiliki pandangan lain bahwa menurut nya tentang agama yang harus dipisahkan dari urusan negara dengan demikian urusan agama mesti diserahkan kepada golongan-golongan agama yang bersangkutan. Dalam artian negara nasional yang bersatu itu tidak berarti bahwa negara itu bersifat a-Relegius. Itu bukan Negara Nasional yang bersatu dan hendaknya Negara Indonesia juga memakai dasar moral yang luhur yang dianjurkan oleh agama Islam.
Pada kesempatan terakhir tepatnya 1 Juni 1945 Soekarno tentang Dasar Negara yang lebih dikenal dengan sebutan Pancasila mengenai dasar ke-Tuhanan yang Maha Esa, dinyatakan bukan Bangsa Indonesia saja yang ber-Tuhan tetapi masing-masing orang Indonesia hendak nya ber-Tuhan. Soekarno menekankan bahwa menjalankan sikap beragama haruslah berkeadaban yang diartikan dengan sikap hormat menghormati satu sama lain atau beragamalah dengan penuh toleransi seperti yang diteladani oleh Nabi Muhammad SAW.
Dengan arti kata kita tidak memaksa persatuan tapi lebih kepada mengelola berbagai perbedaan menjadikannya satu kesatuan yang utuh dalam sebuah bingkai peradaban Indonesia yang Darussalam.
Jadi spirit kelahiran HMI pada tahun 1947 adalah sebuah kesadaran akan wawasan keumatan dan kebangsaan yang dimotori oleh kaum muda yang nota bene Mahasiswa Islam yang fungsi dan perannya sebagai sebuah organisasi Perjuangan (Angaran Dasar HMI) yang terus mengawal dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Indonesia.
Jadi tak dapat kita navikan bahwa sanya. HMI yang lahir dengan semangat wawasan keumatan dan kebangsaan itu, yang kini genap berusia 65 tahun merupakan elemen yang ada di Bangsa Indonesia yang kita cintai ini sudah sepatutnya menjadi garda terdepan bersama elemen-elemen kemahasiswaan dan pemuda-pemudi lainnya untuk mewujudkan sebuah peradaban Indonesia yang Darusalam dalam arti kata lain mwujudkan masyarakat adil dan makmur serta diridhoi Allah SWT.
PERUBAHAN TRADISI GERAKAN HMI; Dari Utopia ke Realita
03.45
HMI Saintek
Oleh : Fu'adz Al-Gharuty
Peranan HMI, baik dalam dimensi kemahasiswaan, keummatan maupun kebangsaan, pada satu dekade terakhir seolah tidak mempunyai arti yang cukup significant. Kader HMI sudah terjebak pada rutinitas aktifitas organisasi yang mengarah pada “kejumudan” gerakan. HMI hanya mampu bernostalgia dengan kejayaannya pada era 60 s.d. 70-an, tanpa mampu melakukan suatu gebrakan baru yang mampu melebihi kesuksesan angkatan seniornya terdahulu. Kalaupun HMI terangkat dalam wacana public, ternyata itu hanyalah peranan satu atau segelintir kader saja yang memang mempunyai kualitas personal yang mumpuni, bukan bergerak sebagai sebuah organisasi.
Sekarang ini, kita mesti berpikir lebih cerdas dan bekerja lebih keras untuk membuat babak baru bagi HMI yang jauh lebih baik dari masa lalu. Kondisi umum dalam dunia kemahasiswaan, keummatan dan kebangsaan sekarang ini jauh lebih kompleks dibanding pada masa senior kita terdahulu, sehingga aktifitas HMI zaman sebelumnya janganlah dijadikan acuan pokok, apalagi dianggap mengikat dan baku (taklid). Kejayaan HMI dahulu memang masih tetap harus dijadikan cerminan oleh kita, agar mampu memproyeksikannya pada masa kini dan ke depan. Namun tentunya kondisi yang sudah jauh berubah dan sangat berbeda, saat ini membutuhkan strategi dan taktik yang jauh lebih visionable, up todate, realistis-rasional, dan menjamin kebutuhan dasar dari para kadernya, serta lingkungan dimana HMI berada.
Kejumudan aktifitas HMI barangkali disebabkan oleh banyak hal, namun saya melihat beberapa faktor yang perlu dijadikan perhatian, sekaligus prioritas perubahan perilaku organisasi dan pribadi, agar mampu memecah kebekuan (ice breaker) yang dirasakan sudah mempersempit ruang gerak HMI. Prasyarat utama dari perubahan ini adalah adanya political will dari para pengurusnya –dari PB sampai komisariat– terutama dalam membuat sistem baru yang lebih adaptif dengan keadaan internal dan eksternal HMI, dan tersedianya kualitas SDM para kader HMI yang memikul tanggungjawab serta akan berperan aktif progressif dalam menjalankan program perubahan tersebut.
Hal yang mesti dicatat adalah bahwa sejak pertengahan tahun 90-an, wacana perubahan gerakan HMI sudah mencuat ke permukaan, bahkan dalam setiap event nasional HMI, seperti kongres atau rakornas, hal itu selalu bergulir menjadi wacana “yang asyik untuk dibicarakan”. Tapi realitasnya membuktikan pada kita bahwa HMI kini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, “adanya seperti matinya”. Lantas apa yang mesti kita upayakan dan lakukan bersama ? ingat “bersama”, sebagai satu kesatuan dalam wadah organisasi yang namanya HMI. Saya mencoba memberikan beberapa pointers yang patut kita lakukan untuk merubah paradigma gerakan HMI.
Sekarang ini, kita mesti berpikir lebih cerdas dan bekerja lebih keras untuk membuat babak baru bagi HMI yang jauh lebih baik dari masa lalu. Kondisi umum dalam dunia kemahasiswaan, keummatan dan kebangsaan sekarang ini jauh lebih kompleks dibanding pada masa senior kita terdahulu, sehingga aktifitas HMI zaman sebelumnya janganlah dijadikan acuan pokok, apalagi dianggap mengikat dan baku (taklid). Kejayaan HMI dahulu memang masih tetap harus dijadikan cerminan oleh kita, agar mampu memproyeksikannya pada masa kini dan ke depan. Namun tentunya kondisi yang sudah jauh berubah dan sangat berbeda, saat ini membutuhkan strategi dan taktik yang jauh lebih visionable, up todate, realistis-rasional, dan menjamin kebutuhan dasar dari para kadernya, serta lingkungan dimana HMI berada.
Kejumudan aktifitas HMI barangkali disebabkan oleh banyak hal, namun saya melihat beberapa faktor yang perlu dijadikan perhatian, sekaligus prioritas perubahan perilaku organisasi dan pribadi, agar mampu memecah kebekuan (ice breaker) yang dirasakan sudah mempersempit ruang gerak HMI. Prasyarat utama dari perubahan ini adalah adanya political will dari para pengurusnya –dari PB sampai komisariat– terutama dalam membuat sistem baru yang lebih adaptif dengan keadaan internal dan eksternal HMI, dan tersedianya kualitas SDM para kader HMI yang memikul tanggungjawab serta akan berperan aktif progressif dalam menjalankan program perubahan tersebut.
Hal yang mesti dicatat adalah bahwa sejak pertengahan tahun 90-an, wacana perubahan gerakan HMI sudah mencuat ke permukaan, bahkan dalam setiap event nasional HMI, seperti kongres atau rakornas, hal itu selalu bergulir menjadi wacana “yang asyik untuk dibicarakan”. Tapi realitasnya membuktikan pada kita bahwa HMI kini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, “adanya seperti matinya”. Lantas apa yang mesti kita upayakan dan lakukan bersama ? ingat “bersama”, sebagai satu kesatuan dalam wadah organisasi yang namanya HMI. Saya mencoba memberikan beberapa pointers yang patut kita lakukan untuk merubah paradigma gerakan HMI.
Dari Tradisi Lisan ke Tradisi Tulisan
Tidak dapat disangkal lagi, sebagian besar kader HMI pandai “ngemeng” (kaum mutakallim) baik dalam forum resmi maupun non formal. Kemampuan tradisi lisan ini merupakan potensi yang sangat besar di HMI, bahkan modal yang sangat besar bagi kebangkitan eksistensi HMI. Namun, tradisi lisan tersebut bisa jadi bumerang bagi kita, jika ternyata “lain di perkataan, lain pula diperbuatan”. Wacana perubahan pada event-event nasional tidak pernah atau sedikit sekali membawa perubahan pada wajah kusam HMI, karena hal itu memang baru pada fase “asyik untuk dibicarakan”, tapi sulit dan berat untuk dimanifestasikan. Padahal bila apa yang ingin atau sedang “dibicarakan” dibuat dalam format tulisan utuh yang ilmiah dan di disemenasikan kepada seluruh kader HMI, tentunya akan lebih bermakna dan bermanfaat bagi perubahan HMI.
Intinya jika terjadi perubahan dalam perilaku organisasi dan personal kadernya, dengan sekuat tenaga dan usaha untuk mencoba minimal menyeimbangkan tradisi lisannya dengan tradisi tulisan, bukan mustahil menjadikan HMI sebagai satu-satunya organisasi kemahasiswaan yang produktif dalam tradisi ilmiahnya, yang secara langsung atau tidak, akan memicu perubahan tradisi di HMI menuju ke arah yang lebih baik. Kita harus berkaca pada sejarah, kebudayaan Yunani dan Islam masih tetap dikenang dan dielu-elukan oleh masyarakat disebabkan mereka mewariskan tradisi tulisannya kepada generasi berikutnya. Mampukah kita?
Intinya jika terjadi perubahan dalam perilaku organisasi dan personal kadernya, dengan sekuat tenaga dan usaha untuk mencoba minimal menyeimbangkan tradisi lisannya dengan tradisi tulisan, bukan mustahil menjadikan HMI sebagai satu-satunya organisasi kemahasiswaan yang produktif dalam tradisi ilmiahnya, yang secara langsung atau tidak, akan memicu perubahan tradisi di HMI menuju ke arah yang lebih baik. Kita harus berkaca pada sejarah, kebudayaan Yunani dan Islam masih tetap dikenang dan dielu-elukan oleh masyarakat disebabkan mereka mewariskan tradisi tulisannya kepada generasi berikutnya. Mampukah kita?
Dari Konservatisme ke Progressif Revolusioner
Kejumudan biasanya lebih banyak disebabkan oleh sikap-sikap taklid buta yang tanpa disadari merasuki pikiran dan perasaan kita, sehingga memunculkan suatu sikap yang enggan untuk berbeda atau berubah dari seniornya terdahulu. Padahal Islam mengajarkan pada kita untuk berani berijtihad. Aktifitas organisasi bukanlah aqidah agama, maka berbeda atau berubah merupakan suatu keharusan agar kita mampu survival dalam kancah gerakan.
Sikap konservatifisme yang selalu membayangi kader HMI biasanya juga disebabkan oleh campur tangan para “tetua” (senior) yang selalu menjadi bayang-bayang para kader junior dalam setiap aktifitasnya. Oleh karena itu, mencoba untuk keluar dari bayang-bayang senior merupakan langkah awal bagi terwujudnya perubahan. Mentalitas progressif revolusioner sangatlah penting artinya untuk suatu perubahan dan perombakan mendasar, karenanya dibutuhkan keberanian dan kematangan untuk melangkahkan kaki menuju perubahan. Sikap seperti itu akan sangat berkorelasi dengan perkembangan intern dan ekstern HMI, sehingga melahirkan aktifitas yang sesuai dengan perkembangan kekinian.
Sikap konservatifisme yang selalu membayangi kader HMI biasanya juga disebabkan oleh campur tangan para “tetua” (senior) yang selalu menjadi bayang-bayang para kader junior dalam setiap aktifitasnya. Oleh karena itu, mencoba untuk keluar dari bayang-bayang senior merupakan langkah awal bagi terwujudnya perubahan. Mentalitas progressif revolusioner sangatlah penting artinya untuk suatu perubahan dan perombakan mendasar, karenanya dibutuhkan keberanian dan kematangan untuk melangkahkan kaki menuju perubahan. Sikap seperti itu akan sangat berkorelasi dengan perkembangan intern dan ekstern HMI, sehingga melahirkan aktifitas yang sesuai dengan perkembangan kekinian.
Dari Reaktif ke Proaktif
Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Perubahan senantiasa hadir disekeliling kita. Tuntutan untuk merespon perubahan itu selalu ada dihadapan kita. Yang penting adalah bagaimana penyikapan kita terhadap perubahan yang terjadi itu! Kita diharamkan untuk alergi terhadap perubahan, sebab perubahan akan senantiasa membayangi terus dimanapun kia berada dan kemanapun kita melangkah. Satu hal yang penting adalah bagaimana reaksi kita terhadap gejala perubahan yang ada, bagaimana penyikapan kita selanjutnya terhadap fenomena perubahan tersebut. Aksi yang mesti kita lakukan adalah harus senantiasa dilandasi oleh pemikiran yang cerdas, perencanaan yang matang, pengorganisasian yang solid dan terkoordinasi, action yang sesuai dan tidak berlebihan. Jangan pernah pernah melahirkan reaksi yang berlebihan, karena akan cenderung emosional.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, kiranya kita perlu menganalisa gejala perubahannya terlebih dahulu. Gejala haruslah bisa kita tangkap/ketahui, sebab jika hal itu tidak kita ketahui maka kita akan kecolongan dan terjebak dalam arus perubahan tersebut, tanpa pernah bisa disikapi secara proporsional dan profesional. Oleh karenanya, para pengurus dan kader HMI harus mempunyai insting dan naluri (selain pengetahuan dan pengalaman tentunya) yang handal untuk menangkap/mengetahui gejala awal dari perubahan yang akan atau sedang terjadi. Sudah barang tentu basic keilmuan, pengetahuan dan pengalaman yang paling menentukan kritisisme serta analisa terhadap perubahan tersebut. Jika mampu menganalisa gejala perubahan sedini mungkin, sudah barang tentu akan melakukan gerakan yang bersifat proaktif ketimbang yang reaktif.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, kiranya kita perlu menganalisa gejala perubahannya terlebih dahulu. Gejala haruslah bisa kita tangkap/ketahui, sebab jika hal itu tidak kita ketahui maka kita akan kecolongan dan terjebak dalam arus perubahan tersebut, tanpa pernah bisa disikapi secara proporsional dan profesional. Oleh karenanya, para pengurus dan kader HMI harus mempunyai insting dan naluri (selain pengetahuan dan pengalaman tentunya) yang handal untuk menangkap/mengetahui gejala awal dari perubahan yang akan atau sedang terjadi. Sudah barang tentu basic keilmuan, pengetahuan dan pengalaman yang paling menentukan kritisisme serta analisa terhadap perubahan tersebut. Jika mampu menganalisa gejala perubahan sedini mungkin, sudah barang tentu akan melakukan gerakan yang bersifat proaktif ketimbang yang reaktif.
Dari Kuantitas ke Kualitas
Kuantitas dan kualitas tidaklah bertolak belakang, bahkan idealnya balance. Namun, realitas dalam wajah suram HMI memperlihatkan bahwa aktivitas selama ini lebih condong pada seberapa banyak kegiatan atau kader yang berhasil dibuat/dicetak, bukan bagaimana mutu atau outputnya. Sekaranglah saatnya untuk meninggalkan sikap mental seperti itu, karena kader yang direkrut sudah cukup banyak dan pengalaman membuat berbagai program kegiatan sudah matang, tinggal bagaimana kita memoles dan mengembangkan yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih bernilai guna, serta membuat yang baru dengan kualitas yang lebih baik, meskipun secara kuantitatif sedikit.
HMI sudah overload, itulah mungkin kata yang tepat mendeskripsikan kondisi HMI kini. Banyaknya kader tidak menjamin HMI besar secara kulitatif, malah membuat bingung dan cape para pengurus dalam membina dan mengikatnya. Banyaknya program kegiatan yang tidak jelas outputnya hanya membuang biaya dan tenaga, cenderung berorientasi pada program pengurus bukannya orientasi kebutuhan. Sebetulnya HMI memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kualitasnya, baik dari segi pendanaan, kepedulian seniornya, fasilitas yang dimiliki atau bisa dipinjam, resources anggotanya, dll, tinggal bagaimana meracik itu semua untuk mengarah pada segala aktivitas yang berorientasi pada peningkatan kualitas anggota dan organisasinya.
HMI sudah overload, itulah mungkin kata yang tepat mendeskripsikan kondisi HMI kini. Banyaknya kader tidak menjamin HMI besar secara kulitatif, malah membuat bingung dan cape para pengurus dalam membina dan mengikatnya. Banyaknya program kegiatan yang tidak jelas outputnya hanya membuang biaya dan tenaga, cenderung berorientasi pada program pengurus bukannya orientasi kebutuhan. Sebetulnya HMI memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kualitasnya, baik dari segi pendanaan, kepedulian seniornya, fasilitas yang dimiliki atau bisa dipinjam, resources anggotanya, dll, tinggal bagaimana meracik itu semua untuk mengarah pada segala aktivitas yang berorientasi pada peningkatan kualitas anggota dan organisasinya.
Dari Nafsi-Nafsi ke Jama’ah
Desentralisasi yang selama ini dijalankan dalam roda organisasi HMI melahirkan ekses yang kurang baik (meskipun pada tingkat yang relatif kecil), diantaranya lemah dalam koordinasi pusat-daerah, serta kurang sistematis dalam melakukan gerakannya. Kurang tertanamnya sikap mental jama’ah organisasi membuat gerakan HMI tidak mampu merspon berbagai fenomena perubahan secara sistematis, gradual dan terukur. Setiap gerakan yang dibuat HMI tercecer di berbagai wilayah sehingga tidak menjadi kekuatan sebagai sebuah organisasi besar. Hal itu mesti dirubah dengan membuat suatu system baru yang dilandasi oleh rasa kebersamaan dan kasatuan, tanpa mengurangi hak-hak daerah untuk mengekspresikan potensinya.
Hal-hal di atas hanya merupakan sedikit dari banyaknya persoalan yang mesti dibenahi dan dilakukan perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang mutlak terjadi di dunia ini, sedangkan penyikapan secara matang, arif dan bijaksana dilandasi oleh pemikiran yang realistis dan rasional merupakan suatu keharusan jika kita tidak ingin ketinggalan atau bahkan hancur.
Lambat dalam melakukan respon perubahan oleh HMI akan menyeret HMI dalam kubangan lumpur kejumudan tanpa kesudahan dan harapan. Namun respon yang dilakukan HMI sudah semestinya didasarkan atas ketajaman analisis dan daya proyeksi yang matang sehingga akan membawa pada wajah HMI baru yang lebih hebat dari HMI sebelumnya, atau bahkan menjadi gerakan nomor wahid di Indonesia.
Terakhir, saya mengajak kita semua “MARI KITA KERJAKAN SEBELUM GERAKAN LAIN MEMIKIRKAN”. Manusia wajib berikhtiar (berproses), sedangkan segala sesuatu hanya ALLAH SWT yang berkehendak. Semoga ikhtiar kita untuk berubah menjadi nilai amalan yang baik dimata ALLAH SWT. Amien.
Lambat dalam melakukan respon perubahan oleh HMI akan menyeret HMI dalam kubangan lumpur kejumudan tanpa kesudahan dan harapan. Namun respon yang dilakukan HMI sudah semestinya didasarkan atas ketajaman analisis dan daya proyeksi yang matang sehingga akan membawa pada wajah HMI baru yang lebih hebat dari HMI sebelumnya, atau bahkan menjadi gerakan nomor wahid di Indonesia.
Terakhir, saya mengajak kita semua “MARI KITA KERJAKAN SEBELUM GERAKAN LAIN MEMIKIRKAN”. Manusia wajib berikhtiar (berproses), sedangkan segala sesuatu hanya ALLAH SWT yang berkehendak. Semoga ikhtiar kita untuk berubah menjadi nilai amalan yang baik dimata ALLAH SWT. Amien.
PERKADERAN HMI DALAM LINTASAN SEJARAH
09.28
HMI Saintek
Oleh: Fu'adz Al-Gharuty
Selayang Pandang Perkaderan
HMI yang sudah memproklamirkan fungsinya sebagai organisasi kader, mau tidak mau menjadikan perkaderan sebagai jantung kehidupan organisasinya. Namun sebetulnya aspek perkaderan di HMI mulai dibenahi secara serius pada akhir tahun 50-an dimana HMI sudah bertahun-tahun menjalankan peranannya, jadi perkaderan di HMI tidak lahir berbarengan dengan kelahiran HMI itu sendiri, melainkan lahir seiring proses waktu dan perubahan zaman.
Awalnya hal itu baru mulai terpikirkan oleh para kader HMI (PB HMI) ketika masa kepengurusan Ismail Hasan Metareum (periode 1957-1960), dan masih berupa wacana-wacana yang digulirkan oleh PB HMI sendiri. Ismail Hasan yang merupakan penggagas utama ide perkaderan formal di HMI menginginkan agar HMI tidak menjadi tempat berkumpul orang yang punya kesamaan hoby atau aktivitas saja, tapi menjadi second campus bagi para anggotanya. Selain itu, yang menjadi faktor penting pendorong gagasan diadakannya perkaderan formal di HMI adalah karena waktu itu Ismail Hasan melihat adanya perbedaan aliran pemikiran dalam dinamika pergerakan aktivitas HMI, dimana ada anggotanya yang punya background lingkungan pesantren dan ada juga yang cenderung sekuler(abangan)[1]. Selain itu, dia juga melihat adanya perbedaan para anggotanya dilihat dari sisi lingkungan ormas yang membesarkannya semisal dari kalangan NU, Muhammadiyah, Persis, dan lainnya. Oleh karenanya, Ismail Hasan Metareum punya obsesi untuk bisa mengambil persamaan serta mengembangkannya dari para anggota HMI agar mampu menciptakan suatu sinergitas pemikiran dan gerakan hingga menjadi satu kesatuan dalam tubuh HMI yang diharapkan menjadi ciri khas dan karakteristik para kadernya.
Untuk mensinergikan itu, maka difasilitasilah berbagai forum pendidikan dan pelatihan untuk para kader HMI agar bisa mempersatukan visi dan mensinergiskan pemikiran kader HMI. Selain itu, diharapkan agar dengan forum seperti itu bisa menciptakan komunikasi antar kader yang berujung pada terwujudnya ukhuwah islamiyah sesama kader HMI. Dalam suatu kesempatan dia pernah menjelaskan secara detail maksud tujuan dan teknis pelaksanaan dari sistem perkaderan itu, dimana dia mengemukakan perlunya suatu sistem yang bertingkat dalam pelatihan sesuai dengan taraf kemampuan kader, dengan titik tekan (aksentuasinya) materinya pada masalah keorganisasian dan keislaman. Hal inilah yang menjadi dasar dan landasan awal dari sistem perkaderan HMI, karena sejak saat itu perkaderan menjaditrademark dikalangan kader HMI meskipun format yang idealnya belum terwujud.
Untuk lebih meningkatkan taraf kualitas perkaderan serta membuat suatu format perkaderan ideal yang cocok bagi HMI, maka PB HMI mengutus beberapa anggotanya untuk melakukan pengkajian dan studi banding mengenai masalah tersebut ke beberapa organisasi di luar negeri. Duta-duta HMI itu diantaranya Aisyah Amini, Mahbub Junaedi, Mahmud Yunus, dan Munir Kimin yang berangkat ke Aloka, India. Sedangkan Noersal dan Ibrahim Madilao ke Amerika sekaligus memanfaatkan Undangan Pemerintah AS. Selain ke luar negeri, PB HMI juga melakukan studi banding dan pengkajian secara teoitik dan empirik di dalam negeri. Hasil dari kunjungan dan kajian itu dicurahkan dalam suatu forum lokakarya yang diadakan PB HMI di Baros Sukabumi tahun 1959, khusus membicarakan format perkaderan HMI. Sejak peristiwa itulah HMI sudah mulai mempunyai suatu format baku dalam perkaderan meskipun belum sempurna. Penyempurnaan hasil lokakarya pertama ini dilakukan pada masa kepengurusan Oman Komaruddin (periode 1960-1963) dengan mengadakan forum seminar dan lokakarya perkaderan kedua di Pekalongan tahun 1962. Hasil-hasil forum tersebut kemudian disempurnakan lagi dan disahkan menjadi format perkaderan baku yang mempunyai sistem perkaderan berjenjang pada kongres HMI ke VII tahun 1963 di Jakarta. Sejak saat itulah HMI menjadi organisasi pertama di Indonesia yang mempunyai sistem perkaderan formal yang baku, lengkap dan berjenjang.
Penyempurnaan terhadap format perkaderan terus dilakukan HMI sebagai bentuk konsistensi HMI akan fungsinya, dengan harapan semakin baik format perkaderannya maka output-nya pun semakin berkualitas. Pada masa Sulastomo (periode 1963-1966) dan Nurcholis Madjid (periode 1966-1971)[2] sistem perkaderan ini tidak hanya sebagai bentuk formal penyaringan anggota dan peningkatan kualitas kader saja melainkan diperluas lagi sebagai salah satu prasyarat yang harus dipenuhi para calon pengurus HMI dari PB sampai Komisariat[3]. Sehingga tidak sembarang kader yang bisa jadi pengurus, tetapi harus melewati jenjang tertentu dalam perkaderan formal. Sejak zaman Cak Nur (1967) sampai tahun 1999 tercatat sudah beberapa kali sistem perkaderan mengalami pembaharuan diantaranya :
1. Tahun 1970 (zaman Cak Nur) di Pekalongan, sebagai upaya penyempurnaan dan rekomendasi kongres HMI ke IX di Malang, dimana keputusan pentingnya bahwa setiap yang namanya training di HMI harus mengacu pada buku format perkaderan yang sudah dibuat.
2. Tahun 1975 (zaman Ridwan Saidi) di Kaliurang Yogyakarta. Sistem perkaderan saat itu banyak dipengaruhi oleh munculnya gerakan pembaharuan keagamaan di Indonesia yang dipelopori Cak Nur, selain itu sedang hangatnya gerakan–gerakan Islam internasional terutama di kawasan Timur Tengah.
3. Tahun 1983 (zaman Harry Azhar Azis) di Surabaya. Pada masa ini banyak dipengaruhi oleh kondisi ketegangan antara umat Islam dengan pemerintah Orba, selain itu wacana developmentalisme yang dikembangkan Orba juga sedikit banyaknya mempengaruhi sisitem perkaderan HMI. Revolusi Islam Iran sedikit banyaknya mempengaruhi semangat dan antusiasme berislam dikalangan generasi muda Indonesia termasuk para kader HMI.
4. Tahun 1988 (zaman Saleh Khalid) di Cianjur dan Jakarta. Akibat terjadinya perubahan internal yang mendasar dalam tubuh HMI, salah satunya perubahan azas, maka dipandang perlu untuk merevisi sistem perkaderan HMI yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan zamannya. Selain itu gerakan depolitisasi mahasiswa di kampus oleh Orba dan berkembangnya logika modernisasi turut andil dalam mempengaruhi sistem perkaderan saat itu.
5. Tahun 1992 (zaman Ferry Mursidan). Sistem perkaderan hanya mengalami sedikit perubahan dan saat itu dipengaruhi oleh membaiknya kondisi politik antara umat Islam dan Orba yang ditandai dengan munculnya ICMI. Namun itu hanya pada konteks Islam ibadah belum ke Islam politik. Selain itu jargon pembangunan di segala bidang menjadi isu sentral masa itu sehingga sedikitnya mempengaruhi sistem perkaderan HMI.
6. Tahun 1997 (zaman Taufik Hidayat) di Jakarta. Saat itu dipengaruhi oleh iklim politik Indonesia yang sudah mulai goyah akibat adanya akumulasi kekecewaan terhadap pemerintah Orba.
7. Tahun 2000 (zaman Fakhrudin) di Jakarta. Sejak HMI menggunakan kembali Islam sebagai azasnya (kongres XXII di Jambi) maka sudah pasti ada banyak perubahan yang terjadi di HMI. Pedoman perkaderan sebagai salah satu hal yang dijadikan landasan bagi aktifitas HMI, sudah barang tentu mengalami perubahan yang diakibatkan oleh perubahan azasnya. Pendorong utama lokakarya pada masa ini adalah mengantisipasi perubahan azas di HMI, sekaligus membuat rancangan strategis bagi HMI pasca perubahan azas dan dalam menghadapi perubahan zaman.
Perkaderan HMI Pasca Penerimaan Pancasila
Perkaderan adalah salah satu kegiatan primer HMI, yang mana kegiatan itu meliputi segenap usaha kearah pembinaan manusia-manusia muslim (mahasiswa) Indonesia yang bertanggungjawab dan mampu berbuat sebanyak-banyaknya bagi kebaikan rakyat dan kemanusian. Perkaderan dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu agar tercapai efisiensi dan efektifitas semaksimal mungkin. Karena perkaderan merupakan elan vitalnya organisasi, maka perkaderan menempati posisi yang sangat penting dalam setiap aktivitas HMI. Sebagai organisasi yang menghimpun anggota secara sukarela, posisi sistem perkaderan sangat menentukan. Melalui sistem perkaderan paling tidak diharapkan terbentuk;pertama, identifikasi anggota terhadap organisasi; kedua, berlangsung proses peningkatan kualitas anggota sebagaimana tuntutan idealitas organisasi.
Dalam sistem perkaderan hasil lokakarya tahun 1983 di Surabaya, materi-materi perkaderan lebih banyak didominasi oleh materi keislaman yang secara khusus sebagai bahan kajian meliputi enampuluh persen dari keseluruhan materi latihan. Kecenderungan proses Islamisasi dalam proses perkaderan era 80-an ini dikarenakan mulai tumbuhnya semangat atau antusiasme dari para kader HMI dalam mengkaji, menelaah, serta menerapkan Islam secara kaffah dalam setiap aktivitas dan gerak organisasi. Kesadaran untuk lebih mengentalkan identitas keislaman dalam setiap gerak langkah organisasi, terutama dalam sistem perkaderan, mulai berkembang sejak terjadinya revolusi umat Islam di Iran. Revolusi Islam Iran yang notabene gerakannya dimotori oleh kaum terpelajar, yang dilandasi kesadaran dan keyakinan utuh bahwa Islam bisa menjadi solusi atas kemandegan dan krisis multi dimensi yang terjadi di Iran saat itu. Oleh karenanya generasi muda Islam Indonesia termasuk para kader HMI terstimulir untuk bisa lebih mengentalkan identitas keislaman dalam setiap aktivitas kesehariannya. Hal itu pulalah yang menjadi faktor pendorong kenapa sistem perkaderan HMI hasil lokakarya tahun 1983 didominasi oleh materi keislaman hingga mencapai enampuluh persen serta semangat aktualisasi nilai Islam dalam setiap gerak langkah HMI sangat kental.
Ada beberapa aspek dari proses perkaderan yang tampaknya cukup berpengaruh terhadap kecenderungan Islamisasi di HMI. Pertama, penajaman rumusan misi organisasi, dalam hal ini misi perkaderan yang diintegrasikan dengan semangat sistem pendidikan Islam. Dalam pedoman perkaderan tahun 1983 disebutkan bahwa sebagai organisasi mahasiswa yang berdasarkan Islam, HMI meletakan nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan Assunah pada tempat utama dan berwibawa bagi sistem pendidikan kadernya. Secara erat ia terpadu dalam sistem pendidikan Islam yang menempatkan tujuh elemen dasar konsep-konsep, yaitu; konsep agama; konsep manusia; konsep masyarakat; konsep alam; konsep keadilan; konsep akhlak; dan konsep sekolah. Keseluruhan konsep itu merupakan kesatuan bangunan dasar dari sistem pendidikan Islam dimana sistem pendidikan kader HMI dibentuk dan dikembangkan.
Kedua, materi perkaderan, yaitu pokok-pokok kajian yang diberikan selama anggota HMI mengikuti latihan-latihan kepemimpinan. Selain dominasi materi keislaman yang bersifat kajian khusus, juga materi yang sifatnya umum banyak diwarnai dengan penekanan pada nilai-nilai keislaman. HMI menjabarkan materi perkaderannya kedalam: materi Keislaman; ideologi; ke-HMI-an; keorganisasian; kekaryaan; kesekretariatan; kepemimpinan; sejarah Islam; filsafat ilmu; perguruan tinggi dan kemahasiswaan; stadium general; dan strategi taktik. Pada semua jenjang training diwajibkan adanya materi seperti: keislaman; ideologi; ke-HMI-an; perguruan tinggi dan kemahasiswaan; keorganisasian; dan sejarah Islam.
Sistem perkaderan di HMI mengalami beberapa perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Hal itu merupakan bentuk adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik diinternal organisasi maupun kondisi sosial kultural diluar HMI. Berkaitan dengan perubahan azas HMI pada kongres ke-16 di Padang, maka sebagai antisipasi atas hal itu PB HMI mengadakan seminar dan lokakarya (saloka) perkaderan di Surabaya pada tanggal 9 – 14 April 1988. Hasil saloka ini diharapkan bisa menjadi pedoman sistem perkaderan bagi seluruh kader HMI pasca perubahan. Perbedaan yang paling pokok dalam pedoman sistem perkaderan 1988 dengan pedoman perkaderan yang lainnya adalah bahwa pedoman kali ini telah mempertimbangkan perubahan-perubahan internal HMI pada kongres ke-16 di Padang, dan juga telah berusaha mempertimbagkan iklim perguruan tinggi yang dalam satu dasawarsa ini mengalami perubahan. (PB HMI: 1992)
a. Landasan Perkaderan
Seluruh proses perkaderan yang dilaksanakan oleh HMI diarahkan untuk bisa mewujudkan tujuan HMI. Dalam menentukan arah perkaderannya, HMI bertitik tolak pada beberapa landasan atau pijakan pokok sebagai acuan dasar dalam keseluruhan proses perkaderan. Dalam pedoman perkaderan ’83 terdapat enam hal yang dijadikan pijakan pokok / landasan bagi arah perkaderan HMI, yaitu; landasan idiil; konstitusional; strategis; kultural; dan landasan operasional.
Landasan idiil HMI adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah. Mengingat HMI merupakan organisasi yang berdasarkan pada Islam, maka landasan ideal HMI dalam melakukan seluruh aktivitasnya, tak terkecuali dalam sistem perkaderannya, harus berdasarkan pada Al-Qur’an dan As-Sunnah. AD/ART[4] HMI merupakan landasan konstitusional perkaderan HMI, karena didalamnya terdapat aturan-aturan konstitusi yang mengatur tentang keharusan adanya perkaderan dan arah perkaderan (pasal 5 AD), peserta perkaderan (Pasal 8 AD), pengelolaan perkaderan (Pasal 3 AD) kualifikasi anggota (Pasal 1 s.d. 4 ART), prosedur menjadi anggota (Pasal 5 ART), hak dan kewajiban anggota (Pasal 6 dan 7 ART).
Dalam landasan strategis dijelaskan bahwa perkaderan HMI berpijak pada tujuan perkaderan itu sendiri, dimana ada dua dimensi didalam mewujudkannya. Dimensi perkaderan sebagai upaya menciptakan insan HMI, dan dimensi perjuangan sebagai tekad juang pendayagunaan potensi kekaderan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT. Landasan kultural perkaderan didasarkan pada kenyataan masarakat Indonesia yang heterogen. HMI memandang bahwa kebhinekaan dalam budaya, nilai, suku, adat-istiadat, dan agama adalah merupakan kesatuan utuh dari budaya bangsa itu sendiri. Maka HMI dalam perkaderannya melandaskan pijakannya pada landasan budaya bangsa dan kbhinekaan budaya anggotanya, karena disadari bahwa para kader HMI berangkat dari latarbelakang budaya yang berbeda sehingga pedoman perkaderan harus mampu adaptif terhadap kenyataan yang ada. Sedangkan yang dijadikan landasan oprasional perkaderan adalah program kerja nasional (PKN) serta pedoman perkaderan HMI.
Berbeda dengan pedoman perkaderan ’83, dalam pedoman perkaderan ’88 hasil perubahan dalam saloka, maka yang dijadikan landasan / pijakan pokok dari arah perkaderan HMI terbagi dalam empat landasan, yaitu; landasan Nilai; historis; konstitusi; dan landasan tuntutan perjuangan bangsa. Pertama landasan nilai. Pada dasarnya landasan nilai sama dengan landasan idiil dalam pedoman perkaderan ’83, hanya perubahan istilah saja, sebab meskipun telah terjadi perubahan azas HMI dari Islam menjadi Pancasila namun HMI tetap menjadikan Islam sebagai landasan juangnya. Hal itu diperkuat dalam konstitusi dimana disebutkan bahwa HMI menghimpun mahasiswa yang beridentitaskan Islam dan bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah (pasal 3 AD)
Kedua landasan historis, dalam rangka mewujudkan cita-cita historis perjuangan HMI ke masa depan, HMI kemudian mempertegas posisinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi melaksanakan tanggungjawabnya bersama seluruh rakyat Indonesia mewujudkan tercapainya cita-cita nasional. Melihat komitmen HMI pada wawasan sosiologis dan historis berdirinya pada tahun 1947, yang juga telah dibuktikan dalam sejarah perkembangannya, maka pada hakikatnya segala bentuk pembinaan kader HMI harus pula tetap diarahkan dalam rangka pembentukan pribadi kader yang sadar akan keberadaannya sebagai pribadi muslim, khalifah fil ardhi, dan pada saat yang sama kader tersebut harus menyadari pula keberadaannya sebagai kader bangsa Indonesia yang memikul tanggungjawab mewujudkan cita-cita bangsa ke masa depan.
Ketiga landasan konstitusi, dalam AD/ART[5] ditegaskan bahwa HMI memiliki fungsi sebagai organisasi kader (pasal 9 AD) serta berperan sebagai sumber insani pembangunan (pasal 10 AD), statusnya sebagai organisasi kemahasiswaan (pasal 8 AD) yang bersifat independen (pasal 7 AD). Dalam seluruh proses perkaderan HMI senantiasa berlandaskan pada identitas (pasal 3 AD) dan azas (pasal 4 AD), hal ini mencerminkn bahwa dalam dinamikanya senantiasa mengemban tugas, tanggungjawab dan semangat yang integralistik antara keislaman dan keIndonesiaan.
Keempat landasan tuntutan perjuangan bangsa. HMI sebagai organisasi mahasiswa yang merupakan bagian integral bangsa Indonesia yang berperanan sebagai sumber insani Pembangunan, dituntut membentuk kader-kader nasional yang memiliki integritas pribadi muslim, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kualitas intelektual serta mampu melakukan kerja-kerja profesional ut merealisir cita-cita pergerakan kemerdekaan kebangsaan Indonesia.
Perubahan terhadap sistem perkaderan terjadi lagi pada tahun 1997 dimana perubahan ini didasarkan atas hasil lokakarya perkaderan pada bulan Mei tahun 1997 di Jakarta dan disahkan pada kongres HMI ke XXI di Yogyakarta pada Agustus 1997. Dalam pedoman perkaderan ‘97, tidak banyak mengalami perubahan dalam hal landasan yang digunakan dalam sistem perkaderannya. Perbedaan yang ada hanya dalam beberapa hal, diantaranya munculnya satu landasan baru yang dijadikan acuan yaitu landasan sosio kultural bangsa Indonesia. Pedoman perkaderan HMI 97 memperlihatkan satu kecenderungan dimana HMI memperlihatkan sikapnya terhadap diskursus perjuangan Islam Indonesia yang sedang mengemuka pada saat itu, yaitu tentang pola gerakan apa yang harus dilakukan umat Islam dalam mengangkat derajat umat serta memperjuangkan Islam di Indonesia. Diskursus yang cukup menarik pada era itu adalah apakah umat Islam harus mengambil jalan Islam struktural atau Islam kultural, untuk memperjuangkan Islam di Indonresia.
HMI mengambil sikap yang cukup bertolak belakang dengan gerakannya selama ini yang sering dianggap sebagai organisasi yang berjuang dijalur struktural. Hal ini bisa dilihat dalam landasan sosio-kultural yang dijadikan landasan dalam pedoman perkaderannya. Dalam landasan ini dikemukakan bahwa sejarah perkembangan Islam di Indonesia membuktikan bahwa Islam kultural merupakan cara yang paling efektif dalam memperjuangkan Islam sejak Islam datang ke Indonesia. Maka HMI cenderung bersikap bahwa Islam kultural tetap harus dilakukan, meskipun gerakan Islam struktural pun tidak boleh ditinggalkan. Oleh karena itu dalam landasan sosio-kulturalnya secara tegas dikemukakan bahwa Islam kultural masih cukup efektif dalam memperjuangkan Islam, terutama dalam era globalisasi dimana arus informasi serta pengaruh budaya luar semakin deras masuk ke Indonesia.
Membandingkan tiga sistem / pedoman perkaderan HMI yang pernah dijalankan HMI sejak awal tahun 80-an sampai akhir 90-an, khususnya dalam hal landasan / acuan yang dipakai dalam menjalankan sistem perkaderannya, bisa dilihat adanya sikap yang berusaha adaptif dengan perkembangan kondisi sosial politik serta kultur bangsa Indonesia. Pedoman perkaderan ‘83 yang digunakan HMI sebelum perubahan azas, memperlihatkan satu sikap yang tegas dalam memandang
Islam sebagai way of life, baik secara individu kadernya maupun aktivitas organisasi. Bahkan secara tekstual dicantumkan dalam landasan idiil perkaderannya ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits yang dijadikan landasan gerak perkaderan. Berbeda dengan pedoman perkaderan ‘88, dimana HMI sudah berubah azasnya menjadi pancasila memperlihatkan satu sikap untuk bisa lebih kooperatif dengan penguasa. Hal ini bisa dilihat dari munculnya landasan tuntutan perjuangan bangsa sebagai satu bentuk pembenaran akan pilihan yang telah diambil HMI dalam kongresnya. Disini HMI memaparkan bahwa perjuangan Islam oleh HMI senantiasa harus sinergis dengan perjuangan bangsa Indonesia sebab pada dasarnya kelahiran HMI sebagai suatu gerakan yang berusaha ikut serta dalam perjuangan Indonesia.
Sedangkan pada pedoman perkaderan ‘97 memperlihatkan bagaimana HMI berusaha merespon perkembangan sosial kultural dan politik di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dalam landasan tuntutan perjuangan bangsa yang memaparkan tentang sikap HMI dalam merespon proses pembangunan di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah waktu itu. HMI berupaya agar para kadernya mampu terlibat secara aktif dalam proses pembangunan yang digalakkan pemerintah dengan mencoba mendekatkan realitas sosial masyarakat Indonesia dalam setiap aktivitas perkaderannya. Selain itu HMI berharap agar kadernya bisa menjadi problem solverditengah-tengah masyarakat Indonesia yang sedang mengalami masa transisi akibat proses pembangunan dan globalisasi. Selain itu, gerakan kultural Islam Indonesia dijadikan satu acuan bagi gerakan HMI dalam menjawab tantangan globalisasi dan modernisasi yang terjadi di Indonesia.
b. Pola Dasar Perkaderan
Semua bentuk aktifitas perkaderan di HMI menggunakan pendekatan sistematik yang disusun dengan semangat integralistik guna tercapainya tujuan organisasi. Pola dasar perkaderan HMI dibuat secara nasional, dimana aspek konsepsional dan praktis diterapkan secara menyeluruh oleh setiap cabang HMI di seluruh Indonesia dalam menjalankan aktifitas perkaderannya. Seluruh aktifitas perkaderan dari sejak rekruitmen sampai follow up pasca perkaderan telah dibakukan secara nasional, sehingga seluruh cabang mempunyai pegangan dan acuan yang sama dalam melakukan aktifitas perkaderan. Meskipun begitu, setiap cabang diberikan keleluasaan untuk melakukan inovasi dari pedoman perkaderan nasional dalam menerapkannya di cabangnya masing-masing. Hal ini sejalan dengan asumsi bahwa setiap cabang mempunyai karakteristik serta problematikannya sendiri dalam menjalankan aktifitas perkaderan.
Pola dasar perkaderan secara umum dapat dibuat dalam dua kategori, aspek konsepsional dan aspek praktis. Aspek konsepsional berkaitan dengan tujuan pembentukan kader yang diharapkan HMI, pemahaman bentuk perkaderan HMI, kriteria kualitas calon kader HMI, dan metode perkaderan yang diterapkan HMI. Sedangkan aspek praktis berkenaan dengan kurikulum yang diterapkan dalam setiap perkaderan. Dari aspek konsepsional, secara garis besar tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan, baik ketika HMI masih menggunakan Islam sebagai azasnya maupun setelah berubah. Maka dalam pembahasan pada sub bab ini akan lebih dititikberatkan pada aspek praktis yaitu kurikilum yang dibuat dan diterapkan HMI, karena mengalami perubahan yang cukup signifikan.
Pada pedoman perkaderan tahun 1975 dan 1983, kurikulum yang dibuat berisikan beberapa materi yang lebih menitik beratkan pada aspek keagamaan. Materi-materi keagamaan mendapat porsi yang cukup banyak sekitar 60% dari seluruh materi dalam kurikulum nasional. Materi ini berupa; materi keislaman, materi ideologi, dan sejarah Islam. Materi keIslaman dibuat dalam beberapa sub materi seperti masalah akidah, akhlak dan fiqh kontemporer. Sedangkan dalam materi ideologi menitikberatkan pada komparasi ideologi yang berlandaskan pada agama dan ideologi sekuler. Materi sejarah Islam dibuat dalam dua sub materi, yaitu sejarah perkembangan Islam di dunia dan sejarah Islam Indonesia. Materi selain keagamaan yang porsinya sekitar 40% lebih menitikberatkan pada pengetahuan ke-HMI-an, keorganisasian dan wacana umum. Materinya antara lain; ke-HMI-an, keorganisasian, kesekretariatan, kepemimpinan, kekaryaan, filasaft ilmu, perguruan tinggi dan kemahasiswaan, serta stadium general. Seluruh materi dalam kurikulum nasinal ini diterapkan dalam semua jenjang perkaderan HMI.
Perubahan signifikan dalam pedoman perkaderan sejak HMI merubah azasnya bisa dilihat pada pedoman perkaderan tahun 1988, yaitu munculnya beberapa materi yang disesuaikan dengan kondisi yang ada baik diinternal maupun eksternal HMI. Secara internal, dinamika dalam tubuh HMI yang sedang mengarah pada keretakan akibat adanya penolakan terhadap keputusan hasil kongres, membuat HMI harus bisa mengakomodir serta menjawab permasalahan yang sedang dihadapinya. Sedang secara eksternal dimana kondisi sosial politik yang kurang menguntungkan bagi HMI akibat hegemoni penguasa membuat HMI harus bisa kooperatif serta adaptif dengan situasi tersebut. untuk mengatasi masalah yang dihadapinya tersebut maka muncullah materi baru yang antara lain adalah materi Nilai Identitas Kader (NIK) dan materi keutuhan Islam, Pancasila dan UUD ’45.
Pertama Materi NIK, sebetulnya secara inhern telah ada pada pedoman perkaderan sebelumnya, dimana materi ini masuk sebagai sub materi keislaman. NIK sebelum perubahan azas bernama Nilai Dasar Perjuangan (NDP), namun seiring perubahan azas maka namanya pun berubah tapi isinya tidak berubah. Materi NIK muncul sebagai sebuah materi utuh dikarenakan adanya keinginan agar nilai-nilai keIslaman bisa lebih dipahami secara inklusifoleh para kader HMI.
Kedua materi Keutuhan Islam, Pancasila dan UUD ’45. Materi ini muncul pasca HMI meubah azasnya menjadi Pancasila. Menurut Anas Urbaningrum[6], dibuatnya materi ini oleh HMI pada waktu itu merupakan sebuah bentuk sifat akomodatif HMI terhadap perkembangan yang ada. Diskursus tentang Islam dan Pancasila begitu ramai dibicarakan dimana-mana, oleh karenanya HMI mencoba memposisikan diakursus itu dalam sebuah bingkai akademis. Hal ini dimaksudkan agar daya analitis kritis para kader dalam menghadapi kondisi di internal dan eksternal HMI pasca lahirnya UU keormasan dapat dijawab secara rasional bukannya emosional. Sedangkan menurut Undang Hidayat[7], materi ini muncul dalam pedoman perkaderan telah membuktikan bahwa tekanan eksternal yang begitu kuat terhadap eksistensi HMI menyebabkan HMI berupaya membuktikan bahwa HMI tidak anti Pancasila, namun HMI justru mencoba mengintegralistikan tiga komponen yang ada, yaitu Islam, Pancasila dan UUD ’45, dalam setiap aktifitasnya. Keinginan untuk membuktikan itulah yang menyeret HMI memuculkan materi tersebut, meskipun HMI mencoba membedahnya secara analitis kritis.
Pada pedoman perkaderan HMI tahun 1997, kembali mengalami beberapa perubahan dalam pola dasar perkaderannya. Perubahan ini terjadi sebagai suatu upaya HMI untuk bisa merespon serta menjawab situasi dan kondisi perkembangan zaman. Materi tentang keutuhan Islam, Pancasila, dan UUD ’45 dihilangkan dalam kurikulum nasional dan diganti dengan materi Islam dan pluralitas bangsa. Juga munculnya beberapa materi baru diantaranya; wawasan IPTEK dan pembangunan nasional, HMI-wati dan dinamika gerakan perempuan, pengantar ideologi, politik dan strategi taktik.
Munculnya materi Islam dan pluralitas bangsa menurut Agus Salimsitompul[8], sebagai jawaban atas perubahan arah kebijakan pemerintah orba yang sudah lebih akomodatif dengan kelompok Islam. Selain itu, masalah pluralitas bangsa diyakini HMI sebagai kenyataan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia, namun hal itu justru harus dijadikan sebagai modal bagi proses pembangunan masyarakat Indonesia. Untuk itu HMI mencoba secara lebih akademis membahasnya dalam sebuah materi perkaderan agar para kader HMI tidak terjebak pada primordialisme yang bertentangan dengan sifat independensi HMI.
Pendapat lain mengenai perubahan materi ini dikemukakan oleh Anas Urbaningrum, bahwa hal ini bukan suatu spontanitas dari HMI menyikapi kondisi pada saat, melainkan suatu proses yang cukup panjang dimana eksistensi HMI sejak awal tahun 90-an dalam pola gerakannya sudah jauh berbeda dengan era ‘80-an. Perubahan arah kebijakan pemerintah orba memang sedikit berpengaruh pada masalah ini, namun materi ini muncul justru karena HMI sudah lama memandang bahwa pada era ‘80 pemerintah orba seolah-olah menafikan adanya pluralitas ditengah masyarakat dengan berbagai upaya pengintegralan berbagai hal sebagai cara untuk persatuan kesatuan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya HMI ingin memberikan perspektif baru –terutama bagi para kadernya– bahwa pluralitas itu sebagai kenyataan yang mesti ada dan dijadikan modal.
Sedangkan munculnya materi wawasan IPTEK dan pembangunan nasional, merupakan bentuk respon HMI dengan perkembangan kekinian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Peran HMI seperti yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya sebagai sumber insani pembangunan (pasal 10 AD)[9] dituntut secara moral untuk ikut serta secara aktif dalam setiap proses pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah. HMI memandang bahwa partisipasi dalam pembangunan harus tetap dilandasi oleh pemikiran rasional dan kritis serta memperlihatkan keberpihakan pada kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, konsepsi pembangunan tentang pembangunan harus dikaji secara akademik agar seluruh proses pembangunan yang dijalankan tidak lantas mengorbankan hak-hak serta rasa keadilan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan HMI untuk mengantisipasi hal tersebut adalah berupaya menciptakan kualitas kader HMI yang punya kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi agar kader HMI bisa berpartisipasi secara aktif ditengah-tengah masyarakat.
Secara umum dalam bebeberapa pedoman perkaderan HMI yang mengalami perubahan-perubahan sejak tahun 1988, khususnya dalam pola dasar perkaderannya, memberikan gambaran yang cukup jelas bagaimana sikap HMI kaitannya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah orde baru dalam menjalankan roda pemerintahannya. HMI yang sejak tahun 1986 merubah azasnya dengan Pancasila, berupaya untuk bisa beradaptasi dengan berbagai arah kebijakan orba, agar dalam setiap aktivitas keorganisasian tidak mengalami kendala secara struktural dari pemerintah yang berkuasa. Selain itu, perubahan dalam pola dasar perkaderan ini menunjukan bahwa HMI berupaya untuk bisa merespon perkembangan zaman agar para kader HMI mempunyai bekal yang cukup ketika berkiprah di masyarakat nanti. Sedangkan dari segi efek perubahan pedoman perkaderan yang terjadi dalam tubuh HMI sejak terjadinya perubahan azas menurut Anas Urbaningrum, tidaklah terlalu significant mempengaruhi pemikiran keislaman HMI, sebab meskipun terjadi perubahan dalam pola dasar perkaderan HMI bukan berarti menghilangkan sebagian besar kajian keislaman. Munculnya materi seperti Keutuhan Islam, Pancasila, dan UUD ’45, tidak lantas menjadikan kader HMI luntur ghirah keislamannya. Justru kehadiran materi tersebut membawa efek positif bagi para kader HMI karena membiasakan untuk memahami Islam secara multi perspektif.
Ingatlah !!
Setiap Perbuatan Pasti Ada Alasannya,
Setiap Kelakuan Pasti Ada Efeknya, Dan Setiap AktifitasHarus Ada Tujuannya.
Turut Qur’an Dan Hadist, Itulah Jalan Keselamatan
Y A K U S A !!
Anak Belajar Dari Kehidupannya
Jika pelajar dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki
Jika Anak dibesarkan dengan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi
Jika Anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri
Jika Anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri
Jika Anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri
Jika Anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri
Jika Anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai
Jika Anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar keadilan
Jika Anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan
Jika Anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya
Jika Anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan,
ia belajar menemukan cinta dalam kehidupannya
(Dorothy Low Molto)
[1] Islam abangan menurut Clifford Gertz merupakan kelompok umat Islam yang mengaku dirinya muslim tetapi kurang taat dalam menjalankan ritual keislaman (ibadah mahdoh).
[2] Caknur (panggilan akrab Nurcholis Madjid) memimpin HMI selama lima tahun karena pada kongres ke IX dia dipilih untuk kedua kalinya secara aklamasi oleh peserta kongres. Jadi dalam sejarah HMI, baru Caknurlah yang menjabat dua kali berturut-turut sebagai ketua umum HMI.
[3] Hal ini dijelaskan Cak Nur dalam dies ridenya pada dies natalis HMI ke-21 pada tanggal 5 Februari 1968 di Jakarta. Menurut Caknur ini sebagai upaya peningkatan kualitatif kader HMI terutama para aparatur organisasi sebagai ujung tombak keberhasilan dan keberlangsungan organisasi.
[4] AD/ART ini adalah hasil ketetapan kongres HMI ke-15 di Medan, dimana belum terjadi perubahan azas, Islam masih dijadikan dasar organisasi HMI.
[5] Konstitusi yang telah diamandemen karena konstitusi ini merupakan hasil perubahan pada kongres HMI ke-16 di Padang.
[6] Mantan Ketua Umum PB HMI periode 1997–1999. Sekarang aktif di LSM dan juga sebagai anggota KPU Pusat
[7] Mantan Ketum HMI Cab. Garut (1984–1985), Sekum KAHMI Garut (1999 – 2003) sekarang dosen di STAIM Garut.
[8] Mantan Ketum HMI Yogyakarta (1968–1969), Ketua KAHMI Yogya (1995–2001) sekarang dosen di IAIN SUKA Yogyakarta
[9] Sebelum perubahan azas, pasal tentang peran ini berbunyi HMI berperan sebagai organisasi perjuangan. Pasal 10 tentang peran HMI sebagai sumber insani pembangunan, merupakan refleksi dari sikap akomodatif HMI terhadap penguasa/pemerintah. Pembangunananisme merupakan suatu kebijakan yang digembar-gemborkan pemerintah orba saat itu, sehingga semua hal yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan masyarakat ditujukan demi jalannya pembangunan di Indonesia.
[1] Islam abangan menurut Clifford Gertz merupakan kelompok umat Islam yang mengaku dirinya muslim tetapi kurang taat dalam menjalankan ritual keislaman (ibadah mahdoh).
[2] Caknur (panggilan akrab Nurcholis Madjid) memimpin HMI selama lima tahun karena pada kongres ke IX dia dipilih untuk kedua kalinya secara aklamasi oleh peserta kongres. Jadi dalam sejarah HMI, baru Caknurlah yang menjabat dua kali berturut-turut sebagai ketua umum HMI.
[3] Hal ini dijelaskan Cak Nur dalam dies ridenya pada dies natalis HMI ke-21 pada tanggal 5 Februari 1968 di Jakarta. Menurut Caknur ini sebagai upaya peningkatan kualitatif kader HMI terutama para aparatur organisasi sebagai ujung tombak keberhasilan dan keberlangsungan organisasi.
[4] AD/ART ini adalah hasil ketetapan kongres HMI ke-15 di Medan, dimana belum terjadi perubahan azas, Islam masih dijadikan dasar organisasi HMI.
[5] Konstitusi yang telah diamandemen karena konstitusi ini merupakan hasil perubahan pada kongres HMI ke-16 di Padang.
[6] Mantan Ketua Umum PB HMI periode 1997–1999. Sekarang aktif di LSM dan juga sebagai anggota KPU Pusat
[7] Mantan Ketum HMI Cab. Garut (1984–1985), Sekum KAHMI Garut (1999 – 2003) sekarang dosen di STAIM Garut.
[8] Mantan Ketum HMI Yogyakarta (1968–1969), Ketua KAHMI Yogya (1995–2001) sekarang dosen di IAIN SUKA Yogyakarta
[9] Sebelum perubahan azas, pasal tentang peran ini berbunyi HMI berperan sebagai organisasi perjuangan. Pasal 10 tentang peran HMI sebagai sumber insani pembangunan, merupakan refleksi dari sikap akomodatif HMI terhadap penguasa/pemerintah. Pembangunananisme merupakan suatu kebijakan yang digembar-gemborkan pemerintah orba saat itu, sehingga semua hal yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan masyarakat ditujukan demi jalannya pembangunan di Indonesia.
